Connect with us

Makassar

Ranperda LKPJ APBD Sulsel 2017 Dipertanyakan Dewan

Published

on

LKPJ APBD Sulsel 2017 (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2017, mendapat kritik dari DPRD Sulsel.

Agakareba.com, Makassar – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2017, mendapat kritik dari DPRD Sulsel.

“Setelah menyimak dan mempelajari Ranperda tersebut, maka Fraksi Golkar mengemukakan beberapa tanggapan dan pertanyaan tentang pendapatan dan mengapa ada sisa anggaran belanja cukup besar pada APBD 2017 lalu,” ungkap juru bicara fraksi Golkar, Andi Tenry Sose, di Makassar, Kamis (7/6/2018).

Pertanyaan dimaksud adalah, pendapatan daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target sebesar Rp67,2 miliar atau 1,72 persen. Selanjutnya, pendapatan dan dana perimbangan tidak mencapai target sebesar Rp174,8 miliar. Dan target pendapatan yang sah, melebihi target Rp14,1 miliar.

Dari ketiga sumber pendapatan itu, dimohon penjelasan mengapa tidak tercapai target serta pos pendapatan apa saja. Sementara pada belanja operasi meliputi beberapa pos belanja terdapat sisa anggaran sebesar Rp253,5 miliar. Sisa anggaran ini didominasi belanja apa?.

Sedangkan belanja modal, realisasi modal sebesar Rp9,05 triliun, masih tersisa sebesar Rp237,6 miliar atau realisasi 97,44 persen, dipertanyakan sisa belanja ini terbanyak dibelanjakan pada pos belanja apa?.

Sementara transfer bagi hasil pajak ke kabupaten kota yang merupakan hak kabupaten kota sesuai dengan ketentuan berlaku dianggarkan sebesar Rp1,76 triliun dengan realisasi Rp1,72 triliun namun masih terdapat sisa sebesar Rp40,4 miliar, atau 2,29 persen.

Untuk kekayaan daerah terdiri dari aset termasuk investasi jangka panjang, aset tetap APBD 2017 sebesar Rp9,5 triliun atau mengalami peningkatan 1,9 triliun dari sebelumnya, mohon dijelaskan disebabkan apa penambahan aset itu, apa saja paling dominan.

Mengenai pinjaman Pemprov Sulsel dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) senilai Rp500 miliar, sebutnya mempertanyakan, apakah sudah selesai dan tuntas selama 2017.

Selanjutnya, perlu ditinjau dan mempertimbangkan pelaksana pihak ketiga yang mengerjakan kegiatan infrastruktur pada beberapa OPD, seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Rumah Sakit Labuang Baji.

“Ditegaskan pihak ketiga tidak akan diberikan kepercayaan melaksanakan kegiatan tahun berikutnya. Sedangkan fungsi pengawasan internal dari Inspektorat perlu ditingkatkan dan bisa lebih profesional lagi,” ungkapnya.

Sedangkan juru bicara Fraksi PDIP H Alimuddin menyampaikan, laporan realisasi anggaran yang disampaikan bahwa PAD, pendapatan transfer dan dana perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah, target sebesar Rp9,29 triliun lebih, relalisasi Rp9,05 triliun atau 97,44 persen, kurang dari target Rp237, miliar lebih atau 2,56 persen.

Senada juru bicara Fraksi Hanura, Alex Paliggi mengemukakan hal yang sama tentang Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2017, bahwa realisasi pendapatan dan belanja daerah menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp192,3 miliar lebih.

“Jika dibandingkan dengan SILPA tahun lalu sebesar Rp165,8 miliar lebih, pada 2017 malah mengalami peningkatan sebesar Rp26,5 miliar atau sebanyak 16 persen,” ungkapnya.

Dengan peningkatan SILPA ini, tambah dia, menunjukkan perencanaan kurang matang dari kinerja perangkat daerah yang mengelola. Sehingga memunculkan pertanyaan terhadap kualitas perencanaan kinerja manajemen dan aparatur pelaksana serta evaluasi dan arah kebijakan pengalokasian tahun anggaran 2018. (dar)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Makassar

Feri Menuju Balikpapan Gagal Berlayar Akibat Kerusakan

Published

on

Kapal feri yang melayani rute pelayaran Mamuju Sulawesi Barat menuju Pelabuhan Kariangau, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, mengalami penundaan keberangkatan akibat kerusakan mesin.

Agakareba.com, Mamuju – KM Mandala Nusantara, kapal feri yang melayani rute pelayaran Mamuju Sulawesi Barat menuju Pelabuhan Kariangau, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, mengalami penundaan keberangkatan akibat kerusakan mesin.

Dari pantauan hingga Jumat (22/6/2018) dinihari, sebagian penumpang masih ada yang di pinggir Dermaga Simboro Mamuju, sambil menunggu kapal siap berlayar.

Sementara sebagian penumpang juga beristrahat di ruang-ruang kapal feri yang sedianya berangkat pada Kamis sore sekitar pukul 15.00 Wita.

“Saya naik ke atas kapal sejak siang tadi (Kamis) sekitar pukul 12.00 Wita dan hingga malam belum diberi makan. Airnya pun di kolam tidak ada sehingga kami tidak bisa ambil air wudlu untuk melaksanakan shalat,” kata seorang penumpang KM Mandala Nusantara, Ibu Misnah.

Penumpang yang mengaku akan berangkat ke Kota Bontang (Kalimantan Timur) itu mengaku, penundaan pelayaran KM Mandala Nusantara itu akibat cuaca buruk.

“Dari informasi yang kami terima dari kru, keberangkatan kapal ditunda akibat adanya cuaca buruk,” ujar Misnah.

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Mamuju Agus Melsih membenarkan penundaan pelayaran KM Mandala Nusantara itu akibat mengalami kerusakan salah satu mesin.

“Sebenarnya, menurut keterangan kru, jika dipaksakan kapal bisa saja diberangkatkan tetapi mereka tidak mau mengambil risiko. Salah satu mesin pendukung mengalami masalah dan saat ini masih dalam proses perbaikan,” kata Agus.

Terkait informasi cuaca buruk yang disampaikan ke penumpang, Agus mengatakan bahwa hal itu sengaja dilakukan agar para penumpag tidak panik.

“Jika disampaikan bahwa kapal sedang mengalami kerusakan mesin, dikhawatirkan akan membuat penumpang panik sehingga informasi yang disampaikan bahwa penundaan akibat adanya cuaca buruk,” kata Agus.

Ia menyatakan, sebanyak 239 penumpang KM Mandala Nusantara tersebut, sedianya diberangkatkan pada Kamis sore sekitar pukul 15.00 Wita.

“Kami tidak memberi toleransi dan jumlah penumpang KM Mandala Nusantara kami sesuaikan kapasitasnya, yakni 239 penumpang. Rencananya, kapal feri berlayar sekitar pukul 15.00 Wita,” katanya.

Namun karena ada kerusakan dan kru kapal memberikan estimasi hingga pukul 24.00 Wita. “Tetapi sampai sekarang belum selesai sehingga kami belum bisa memastikan kapan akan diberangkatkan. Jika sudah selesai, tentu akan segera kami izinkan berlayar,” kata Agus. (amr)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Makassar

Arus Balik – Puncak Arus Balik Poros Polman Padat Lancar

Published

on

Puncak arus balik lalu lintas di jalur Trans Sulawesi Kabupaten Polewali Mandar pada H+5 lebaran Idul Fitri terpantau padat dan lancar.

Agakareba.com, Polewali Mandar (Polman) – Puncak arus balik lalu lintas di jalur Trans Sulawesi Kabupaten Polewali Mandar pada H+5 lebaran Idul Fitri terpantau padat dan lancar.

Pemantauan di Polman, Rabu (20/6/2018) malam, iring iringan kendaraan yang melintas di jalur poros Trans Sulawesi Kabupaten Polman terpantau padat aman dan lancar sejak siang sore hingga malam hari.

Kemacetan kendaraan sempat terjadi di poros trans sulawesi Kecamatan Binuang Kabupaten akibat kecelakaan yang terjadi pada truk pengankut tabung gas, kendaraan tersebut menutup separuh badan jalan.

Polisi setempat kemudian memberlakukan sistem buka tutup jalan, sehingga tampak antrian panjang ratusan kendaraan dari arah selatan Kabupaten Polman hingga pukul 23.00 wita.

Kasat Lantas Polres Polman, AKP Suhartono, mengatakan di jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Polman, menghubunkan kota Mamuju ibukota Provinsi Sulbar dan Makassar Provinsi Sulawesi selatan semuanya masih lancar dan terkendali seperti pada arus mudik lebaran.

“Arus balik lebaran tahun ini telah diantisipasi agar tidak terjadi kemacetan yang berarti dengan menyiagakan personil untuk mengantisipasi ketika kecelakaan lalu lintas dan bencana terja,” katanya.

Ia mengatakan Operasi Ketupat Siamasei 2018 guna memperlancar dan mengamankan arus mudik dan balik lebaran, dan polisi telah menyiapkan pos pengamanan dan pelayanan lebaran yang tersebar di sejumlah kecamatan dan titik strategis yang ada di Kabupaten Polman, pos pelayanan lebaran tersebut juga disiapkan untuk res area arus balik pemudik.

Operasi Ketupat Siamasei 2018 juga guna memperlancar dan mengamankan arus mudik lebaran dengan bersiaga di jalan rusak untuk mengatur kelancaran lalu lintas agar arus balik agar tetap aman dan lancar.

“Masyarakat yang melakukan perjalanan arus balik diminta tetap memanfaatkan pos pelayanan, bagi pemudik yang mengantuk diminta untuk tidak melanjutkan perjalanan, karena telah disiapkan pos pelayanan lebaran di sejumlah kecamatan di Polman,” katanya.

Ia tetap menghimbau agar masyarakat pengendara tetap menjaga keselamatan dan memerhatikan rambu lalu lintas. (mfh)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Makassar

Pertamina Tambah Pasokan Elpiji di 13 Kabupaten

Published

on

Pertamina menambah pasokan elpiji 3 kg di 13 kabupaten di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Agakareba.com, Makassar – PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VII Sulawesi menambah pasokan elpiji 3 kg di 13 kabupaten di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan elpiji selama libur Lebaran 2018.

“Kami akan menyalurkan tambahan total 126.000 tabung elpiji 3 kg di 13 kabupaten di Sulsel dan Sulbar,” kata Manajer Unit Komunikasi dan CSR PT Pertamina MOR VII M. Roby Hervindo di Makassar, Selasa (19/6/2018).

Tiga belas kabupaten yang akan memperoleh tambahan pasokan tersebut, kata dia, adalah Kabupaten Polewali Mandar (10.800 tabung), Majene (3.360 tabung), Mamasa (1.680 tabung), Mamuju (8.400 tabung), Mamuju Tengah (6.720 tabung), Mamuju Utara (5.600 tabung), Pinrang (13.440 tabung), Luwu (15.680 tabung), Luwu Utara (13.440 tabung), Luwu Timur (15.680 tabung), Jeneponto (15.680 tabung), Bulukumba (11.200 tabung), dan Sinjai (5.040 tabung).

Menurut Roby, selama masa Ramadhan hingga Idul Fitri, total konsumsi Elpiji 3 kg di 13 Kabupaten tersebut meningkat tujuh persen di atas konsumsi normal atau sebesar 9.394 metrik ton.

“Karenanya, kami menambah kembali pasokan yang akan disalurkan melalui mekanisme operasi pasar di masing-masing kabupaten,” ujarnya.

Operasi pasar tersebut, lanjutnya, Pertamina bekerja sama dengan Hiswana dan Pemda setempat, yang dilaksanakan pada 19 Juni hingga 23 Juni 2018 di sekitar 225 titik yang tersebar di 13 kabupaten tersebut.

“Alokasi penyaluran tambahan terbanyak terdapat di Kabupaten Luwu, Luwu Timur, dan Jeneponto dengan jumlah alokasi masing-masing 15.680 tabung,” tambahnya.

Roby menjelaskan, selain untuk menyalurkan tambahan pasokan Elpiji, operasi pasar yang digelar juga bertujuan untuk menstabilkan kembali harga jual di tingkat pengecer yang telah melampaui HET di 13 Kabupaten tersebut.

“Berdasarkan pengecekan kami, harga jual tertinggi di tingkat pengecer sudah mencapai Rp20 ribu – Rp25 ribu. Melonjaknya harga di tingkat pengecer ini terjadi akibat rush buying atau pembelian dengan jumlah di atas normal oleh konsumen sehingga konsumsi meningkat tajam dan dimanfaatkan para pengecer untuk menaikan harga,” tuturnya.

Kenaikan konsumsi elpiji ini, lanjut Roby, telah diprediksikan sebelumnya, karenanya Pertamina memastikan stok Elpiji tersedia khususnya mendekati masa lebaran ini.

“Selama masa Satgas Ramadan dan Idul Fitri, Pertamina sebelumnya telah menambah pasokan elpiji 3 kg di 13 kabupaten tersebut sebanyak 648 MT atau setara 216.000 tabung, dibandingkan konsumsi normal harian,” kata dia.

Untuk ketahanan stok Elpiji di Wilayah Sulsel dan Sulbar mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 9 hari ke depan.

Roby menambahkan, untuk menghindari pembelian di luar kewajaran ataupun penimbunan, pembelian Elpiji 3 kg dalam operasi pasar ini akan dibatasi maksimal 1 tabung per konsumen.

“Pembelian pun harus disertai dengan Kartu Keluarga (KK) dan pemilik KK tidak dapat diwakili, agar penyaluran elpiji subsidi kepada masyarakat miskin tepat sasaran dan merata,” tegasnya. (njp)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending