Connect with us

Makassar

NGO Kecewa Debat Kandidat Abaikan Penerima Manfaat

Published

on

Debat kandidat gubernur dan wakil gubernur Sulsel 2018-2023.

Agakareba.com, Makassar – Koalisi Non Government Organisation (NGO) menyatakaan kekecewaan terhadap paparan visi misi dan program empat calon gubernur-wakil gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) masih mengabaikan perempuan, anak dan disabilitas dalam kegiatan debat kandidat tahap pertama, Rabu malam (28/3/2018).

“Debat kandidat yang digelar semalam, belum ada satupun pasangan calon menyinggung tentang perempuan, anak atau disabilitas sebagai penerima manfaat program pembangunan,” kata Pendiri Forum Pemerhati Masalah Peremupan (FPMP) Sulsel Nina A Basira di Makassar, Kamis (29/3/2018).

Debat kandidat gubernur dan wakil gubernur Sulsel 2018-2023 tahap pertama yang ditayangkan langsung di stasiun televisi swasta ini mengangkat tema “Pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dan berorientasi pada pemerataan ekonomi dan kesejahteraan rakyat”, Basira mengatakan dalam debat tersebut tidak pernah satu kali pun menyebut kata perempuan, anak dan disabilitas, yang dipaparkan para kandidat yakni pasangan nomor urut 1 Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar, Agus Arifin Nu’mang-Tanribali, Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman dan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar.

“Umumnya kandidat hanya menyebutkan manusia, menyinggung soal kemiskinan. Paparan global itu menunjukkan bahwa perempuan, anak dan disabilitas kurang dianggap sebagai subyek yang menjadi perhatian dan penting dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.

Padahal, lanjut dia, jika pertanyaan seputar siapa yang paling membutuhkan jaminan akan lingkungan yang berkelanjutan yaitu air, tanah dan lingkungan, maka perempuanlah yang paling bersentuhan dan sangat membutuhkan air bersih.

“Termasuk irigasi atau pengairan sangat terkait dengan bidang pertanian di mana perempuan memegang peranan besar dalam pertanian, dimulai sejak menanam sampai pengolahan hasil,” katanya.

Begitu juga, kata dia, adalah penting menciptakan lingkungan yang ramah dan nyaman untuk anak agar mereka tidak menjadi korban ketidakadilan.

Ia juga menyebutkan sektor “home industry”, peran perempuan dapat meningkatkan pendapatan keluarga, dan berdampak pada penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga, serta membuka peluang anak untuk memperoleh hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan dan pemenuhan hak lainnya.

“Apalagi terkait dengan kualitas kesehatan, sangat erat kaitannya dengan perempuan dan anak seperti masalah tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi, tingginya kasus kanker serviks dan payudara serta masalah kesehatan lainnya,” ujarnya.

Ia juga menilai pemahaman para kandidat terkait isu gender, anak bahkan penyadang disabilitas masih minim, sehingga jika hal tersebut sejak awal tidak menjadi perhatian maka dikhawatirkan permasalahan seperti ini hanya akan menjadi formalitas.

Pegiat masalah perempuan ini juga menilai debat kandidat tersebut akan menjadi salah satu media untuk menilai komitmen para calon terkait perhatiannya terhadap isu perempuan, anak dan penyandang disabilitas.

Ia menyampaikan bahwa pemilih perempuan di Sulsel mencapai lebih dari 50 persen, dan ini menunjukkan bahwa potensi pemilih perempuan sangat signifikan.

“Sehingga aktivis perempuan dan anak akan merekomendasikan kepada para perempuan untuk memilih pasangan calon yang memberikan perhatian proporsional terhadap masalah perempuan, anak dan disabilitas,” ujarnya, seperti dikutip Antara. (sur)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Makassar

Kapolda Sulsel Pimpin Sertijab Wakapolda

Published

on

Kapolda Sulsel Irjen Pol, Umar Septono.

Agakareba.com, Makassar – Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Umar Septono memimpin serah terima jabatan Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Mas Guntur Laupe yang mendapat promosi bintang dua dan dimutasi ke Mabes Polri.

“Mutasi adalah hal yang biasa terjadi dalam organisasi dan semua organisasi melakukan hal yang sama tanpa terkecuali di kepolisian. Ini adalah penyegaran dan sekaligus promosi,” ujar Irjen Pol Umar Septono di Makassar, Rabu (25/4/2018).

Adapun penggantinya Brigjen Pol Risyapudin Nursin yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korps Lalulintas Polri.

Sedangkan Brigjen Pol Mas Guntur Laupe akan menduduki jabatan barunya sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Mabes Polri. Mas Guntur Laupe dalam jabatan itu juga akan promosi untuk kenaikan pangkatnya menjadi Inspektur Jenderal (Irjen).

Kapolda Umar dalam sambutannya menjelaskan bahwa mutasi adalah salah satu bentuk dalam jenjang karir dan ini merupakan penyegaran dalam organisasi bagi setiap anggota yang telah menunjukkan prestasi kerja selama ini.

“Terima kasih kepada pak Guntur Laupe karena dalam lima bulan ini sudah jadi partner yang baik dalam menjaga keamanan, selamat bertugas pak di tempat baru,” ujar Menurut dia, mutasi adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi perkerjaan sebelum mengalami pindah kerja.

“Pada hakekatnya mutasi adalah bentuk perhatian pimpinan terhadap bawahan. Disamping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh pergerakan yang terjadi dalam lingkup kerja pemerintahan,” jelasnya.

Umar pada kesempatan itu juga mengucapkan selamat datang di Sulsel dan mengajaknya untuk bersama-sama menjalankan tugas dengan baik di Polda Sulsel dengan memberi warna-warni yang baik. (mhs)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Makassar

Panti Asuhan akan Disidak Terkait Perdagangan Orang

Published

on

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Tenri Ampa Palallo. (kanan)

Agakareba.com, Makassar – Gugus Tugas Trafficking bentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Makassar akan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah panti asuhan dan panti pijat di kota ini terkait dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Kita sudah membentuk gugus tugas dan nantinya tim ini akan turun secara bersama-sama melakukan sidak ke sejumlah panti asuhan dan panti pijat,” jelas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tenri Ampa Palallo di Makassar, Rabu (25/4/2018).

Ia mengatakan, sidak yang akan dilakukannya itu akan fokus kepada sejumlah panti asuhan dan panti pijat yang tidak memiliki izin. Data mengenai panti-panti yang tidak berizin juga sudah dimilikinya.

Tenri mengaku jika pihaknya melibatkan beberapa unsur dalam tim gugus trafficking itu diantaranya Dinas Sosial, Dinas Pariwisata Makassar, DP3A serta pihak kepolisian.

“Kita tidak akan turun jika semua unsur belum lengkap. Kita pastikan dulu izin-izinnya dan kita target di mana dulu yang akan disidak dan itu tidak langsung sekaligus,” katanya.

Dia menyebut, untuk sekarang ini pihaknya masih melakukan koordinasi lanjutan dari semua pemangku kepentingan tersebut dan menentukan lokasi pertama sidaknya.

“Ini sedang kita rapatkan dulu dengan semuanya. Kita juga pasti terbuka dengan laporan-laporan warga jika memang mengetahui ada indikasi itu, maka pasti kita akan bergerak,” terangnya.

Diterangkannya, langkah yang ditempuhnya itu sebagai upaya preventif terhadap adanya tindak pidana perdagangan orang yang jumlahnya meningkat setiap tahunnya.

Mantan Kabag Humas Pemkot Makassar itu mengaku jika panti asuhan dan panti pijat dipilihnya karena ditengarai menjadi tempat penampungan anak dan perempuan yang mengalami praktek perdagangan manusia.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Makassar ada sekira 103 panti asuhan resmi (berizin) yang ada di Makassar. Pengelolaannya berada di bawah pengawasan dinas sosial.

Selain melakukan Sidak, Gugus Tugas TPPO juga akan menggandeng peniliti dan lembaga swadaya amsyarakat (Non Government Organization/NGO) untuk melakukan riset mengenai tingginya angka TPPO di Makassar.

Disebutkannya, pencegahan dan penindakan TPPO telah diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perdagangan orang menurut Pasal 1 undang-undang ini yang dimaksud adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (mhs)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Makassar

Soni Sarankan DPMPTSP Miliki Aplikasi Kepuasan Konsumen

Published

on

Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono. (kiri)

Agakareba.com, Makassar – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Soni Sumarsono menyarankan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki aplikasi yang dapat mengukur tingkat kepuasan konsumen.

“Saya sarankan memang harus ada satu lagi aplikasi sistem untuk mengukur ‘happiness’ konsumen,” kata Soni di Makassar, Selasa (24/4/2018).

Aplikasi ini, jelasnya, berupa layar monitor yang menunjukkan emoticon tersenyum, datar, atau cemberut. Masyarakat yang puas terhadap pelayanan yang diberikan akan memilih emotion tersenyum, sebaliknya yang kurang puas akan memilih emotion cemberut.

“Jadi langsung kelihatan persentasenya, dari 100 yang dilayani berapa yang tersenyum, yang menilai masyarakat langsung, bukan lagi atasannya,” jelas Soni.

Secara umum Soni mengatakan DPMPTSP Sulsel sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik. DPMPTSP, kata dia, telah memenuhi standar secara sistem.

“Sudah ada 344 perizinan di DPMPTSP wu t, dan sudah satu pintu, karena semua perwakilan dinas teknis sudah ada di sini, di lantau dua,” ucapnya.

Para tenaga yang melayani masyarakat, lanjutnya, juga cekatan, profesional, dan dilakukan secara gratis, tanpa pungutan biaya apa pun.

“Saya monitor memang tidak ada yang bayar, dengan sistem yang terbuka ini saya yakin pungli dan sogok-sogok tidak ada lagi,” pungkasnya. (njp)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending