Connect with us

Makassar

Massa Petahana Wali Kota Makassar Unjuk Rasa

Published

on

Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti.

Agakareba.com, Makassar – Massa petahana pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) memadati sejumlah objek vital dengan berunjuk rasa.

Berdasarkan pantauan, ratusan pendukung dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) kumpul di bawah jembatan layang (fly over) Makassar, Senin (23/4/2018).

Mereka melakukan orasi-orasi secara bergantian menyuarakan sistem demokrasi Indonesia yang banyak dibalut dengan kepentingan politik tertentu.

“Hari ini kita semua kumpul di sini tidak lain karena dukungan kami dan kecintaan kami kepada DIAmi,” jelas Ketua Kiwal Erwin Nurdin.

Pendukung paslon DIAmi ini juga banyak berdatangan dari kalangan masyarakat seperti ketua organisasi rukun tetangga maupun rukun warga (RT-RW).

Mereka semua berharap agar putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) tidak sarat dengan politisasi dan berpedoman pada aturan perundang-undangan.

Pada unjuk rasa ini, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengerahkan 4.000 personelnya untuk melakukan langkah antisipasi pengamanan menyusul turunnya putusan kasasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar yang dibacakan oleh majelis Mahkamah Agung (MA).

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani mengatakan, pengerahan pasukan dalam jumlah besar itu untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga Makassar yang akan beraktivitas di luar rumah.

Apalagi, kemungkinan banyaknya aksi unjuk rasa yang dilakukan sehingga pengerahan personel juga untuk menertibkan situasi kota Makassar.

Adapun 4.000 personel keamanan yang dikerahkan itu berasal dari anggota Polri dan TNI. Pengerahan TNI juga akan melapisi (back up) personel Polri yang sudah disiagakan di beberapa objek vital maupun jalan raya.

“Jumlah pasukan yang diturunkan ada 4.000 personel, 2.581 di antaranya unsur Polri, selebihnya TNI. Gelar pasukan digelar untuk mengecek kembali kesiapan pengamanan dari unsur Polri dan TNI dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas pasca keluarnya keputusan sengketa Pilwalkot Makassar di MA,” jelasnya. (mhs)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Makassar

Bupati Mamuju Berhentikan Tenaga Kontrak Menjadi Caleg

Published

on

Bupati Mamuju, Habsi Wahid.

Agakareba.com, Mamuju – Bupati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat akan memberhentikan tenaga kontrak dilingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju yang berpolitik dengan menjadi calon anggota legislatif (Caleg) di Pemilu 2019.

“Dengan ini diharapkan kepada Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melaporkan tenaga honorer yang di lingkup Pemkab Mamuju yang menjadi calon legislatif dan berpolitik di Pemilu tahun 2019,” kata Bupati Mamuju, Habsi Wahid di Mamuju, Rabu (19/9/2018).

Ia mengatakan, seluruh OPD untuk melaporkan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju paling lambat tanggal 17 September 2018.

“Selanjutnya akan diberhentikan sebagai tenaga kontrak pada lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju bila ditemukan,” katanya.

Menurut dia, kebijakan pemerintah di mamuju berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil.

“Bahwa dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik,” tuturnya.

Menurut dia, tenaga kontrak kerja waktu terbatas merupakan Perangkat Daerah dalam membantu pelaksanaan tugas di Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Mamuju.

“Sehingga Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian ( PPK) dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/45/KPTS/1/2018 tentang pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas akan memecat tenaga kontrak yang berpolitik,” katanya. (mfh)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Makassar

Sekprov Minta Inspektorat Gencar Sosialisasikan Lapor SP4N

Published

on

Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Tautoto Tanaranggina.

Agakareba.com, Makassar – Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Tautoto Tanaranggina meminta Inspektorat di provinsi itu gencar menyosialisasikan Layanan Aplikasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Lapor SP4N) kepada masyarakat.

“Sosialisasi ini penting, agar masyarakat tahu bahwa aspirasi, aduan dan keluhan mereka kepada pemerintah bisa dilaporkan melalui aplikasi ini,” kata Tautoto usai membuka pelatihan aplikasi Lapor SP4N di Makassar, Rabu (19/9/2018).

Ia mengatakan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ke mana atau bagaimana jika ingin melaporkan masalah terkait pelayanan pemerintah.

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai masalah ini, kata dia, membuat banyak masyarakat masih menggunakan metode unjuk rasa untuk menyampaikan kritik dan keluhannya.

“Unjuk rasa itu terjadi karena saluran komunikasi ini buntu,” imbuhnya.

Sekprov berharap Inspektorat menyosialisasikan cara penggunaan aplikasi tersebut kepada masyarakat melalui media massa.

“Selain itu juga bisa dipasang banner di depan kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga ketika pelayanan di OPD tersebut tidak memuaskan, masyarakat bisa segera melapor,” tuturnya.

Sementara Pelaksana Harian Inspektur Sulsel Abel Rante mengatakan pihaknya melakukan pelatihan mengenai aplikasi ini kepada 52 pegawai penghubung di setiap OPD dan administrator yang akan ditempatkan di Inspektorat Sulsel. “Ini untuk mendukung transparansi dalam menjalankan pemerintahan. Mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait pelayanan pemerintah,” tambahnya.

Adapun Sistem pelaporan ini disusun oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman RI. Dengan sistem ini masyarakat memiliki beberapa pilihan atau akses untuk menyampaikan keluhan. Mulai dari situs www.lapor.go.id, SMS ke 1708 (tarif normal), mobile apps LAPOR! (Android) dan Twitter @LAPOR1708 dengan menyertakan tagar #lapor. (njp)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Makassar

Pemprov Sulsel Programkan Bentuk Bank Beras

Published

on

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Sudirman Sulaiman.

Agakareba.com, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, memogramkan membentuk bank beras untuk membantu masyarakat prasejahtera dalam memenuhi kebutuhan beras sehari-hari.

“Tahun ini kita sudah akan memulai tapi efektifnya mungkin tahun depan. Program perencanaannya sudah digodok dan beberapa organisasi perangkat daerah terkait sudah kita jelaskan mengenai programnya,” ujar Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Sudirman Sulaiman di Makassar, Rabu (19/9/2018).

Ia mengatakan, dasar dari program bank beras yang direncanakannya itu karena provinsi Sulsel merupakan penghasil beras terbesar di kawasan timur Indonesia.

Sudirman menyatakan, berdasarkan data, Sulsel dalam setiap tahunnya selalu mampu menghasilkan beras yang lebih dari cukup dan bahkan surplus hingga dua juta ton lebih dalam setahunnya.

“Sulsel ini adalah provinsi penghasil beras dan banyak beras itu dikirim ke beberapa provinsi di luar Sulsel. Makanya, kami merencanakan program bank beras salah satunya agar distribusi beras kepada masyarakat bisa merata di Sulsel,” katanya.

Menurut dia, salah satu alasan pembentukan bank beras ini, selain untuk pendistribusian kepada masyarakat prasejahtera juga sebagai cadangan dalam membantu warga lainnya jika terkena musibah.

“Seperti sekarang ini, ada musibah di Lombok. Mereka butuh segala jenis kebutuhan untuk hidup, salah satunya pangan. Dengan adanya bank beras ini, penyalurannya akan lebih memudahkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, bank beras nantinya akan ada di setiap kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan dan dikelola secara profesional oleh beberapa unsur, baik pemerintah maupun pemerhati lainnya.

“Sekarang ini masih digagas dan sedang dimantapkan. Tahun ini sudah bisa kita luncurkan dan ujicobakan dulu sebelum dikelola secara profesional di tahun-tahun selanjutnya,” katanya. (mhs)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Agakareba.com menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, serta kerjasama bisnis lainnya.
© Media Agakareba.com termasuk salah satu anggota jaringan Media Agakareba Group (MAG).
Email :
redaksi@agakareba.com
WA Center :
0878-15557788 , 0855-7777888
© Terbit Sejak 16 Maret 2017