Connect with us

Makassar

Ketika Pedagang Jagung Rebus Cerita Soal NH…

Published

on

Agakareba.com, Makassar – Ketua Harian DPP Golkar ini bersama rombongan kerap singgah di sejumlah kios pedagang jagung rebus di Kampung Laju, Kelurahan Lawellu, Kecamatan Mangkoso, Barru.

Suasana hangat akan terlihat saat NH bersama rombongan berbaur bersama sambil menikmati hidangan jagung rebus dari kios pedagang.

Rombongan NH bersama istri, Andi Ani, memadati sejumlah kios pedagang jagung.

Pemilik kios jagung rebus yang disinggahi NH, Yenni menerangkan Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia itu memang telah langganan singgah di Kampung Laju untuk menyantap hidangan jagung rebus. Bahkan di tiap kesempatan tersebut, kata Yenni, NH tak mendiskriminasi kios di kampung tersebut.

“Sudah dari dulu, Pak NH kalau lewat sini pasti singgah di sini. Baru kalau singgah, dia suka beli minimal satu kantung jagung di kios-kios yang lain. Jadi semuanya merasa terbantu dagangannya bisa laku,” bebernya, Rabu (10/1).

Karena itu, dirinya begitu mengapresiasi tingginya kepedulian NH terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menyebut, NH merupakan sosok yang diperlukan masyarakat Sulsel sebagai pemimpin.

“Memang sosok seperti dia yang kita harap menjadi gubernur selanjutnya. Bukan cuma datang kalau ada maunya untuk pencitraan, tapi memang sungguh-sungguh mau melihat orang sejahtera,” ujarnya.

Ia pun yakin sepenuh hati jika NH terpilih menjadi gubernur akan mampu mensejahterakan masyarakat Sulsel. Harapannya, NH dapat memenangkan bursa Pilgub Sulsel agar program pro rakyatnya dapat segera terealisasi.

Pasangan Aziz Qahhar ini memang begitu memperhatikan sektor ekonomi kerakyatan dalam visinya membangun kampung.

Menurutnya, potensi terbesar Sulsel berasal dari ekonomi kerakyatan. Karena itu, pasangan NH-Aziz Qahhar menggagas Tri Karya Pembangunan yang di antaranya berbasis ekonomi kerakyatan, selain infrastruktur dan kearifan lokal

Terakhir, kebiasaan NH singgah di kampung Laju yang terkenal dengan jejeran kios jagung rebus tersebut kembali dilakukan saat rehat dalam perjalanan menuju Kabupaten Wajo.

Mantan Ketua Puskud Sulsel ini menghadiri deklarasi pasangan calon bupati-calon wakil bupati, dr. Baso Rahmanuddin-KH Anwar Sadat (Barakka) di Lapangan Merdeka, Sengkang, Selasa (9/1/2018) malam. (rls)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Makassar

Bupati Mamuju Berhentikan Tenaga Kontrak Menjadi Caleg

Published

on

Bupati Mamuju, Habsi Wahid.

Agakareba.com, Mamuju – Bupati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat akan memberhentikan tenaga kontrak dilingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju yang berpolitik dengan menjadi calon anggota legislatif (Caleg) di Pemilu 2019.

“Dengan ini diharapkan kepada Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melaporkan tenaga honorer yang di lingkup Pemkab Mamuju yang menjadi calon legislatif dan berpolitik di Pemilu tahun 2019,” kata Bupati Mamuju, Habsi Wahid di Mamuju, Rabu (19/9/2018).

Ia mengatakan, seluruh OPD untuk melaporkan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju paling lambat tanggal 17 September 2018.

“Selanjutnya akan diberhentikan sebagai tenaga kontrak pada lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju bila ditemukan,” katanya.

Menurut dia, kebijakan pemerintah di mamuju berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil.

“Bahwa dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik,” tuturnya.

Menurut dia, tenaga kontrak kerja waktu terbatas merupakan Perangkat Daerah dalam membantu pelaksanaan tugas di Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Mamuju.

“Sehingga Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian ( PPK) dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/45/KPTS/1/2018 tentang pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas akan memecat tenaga kontrak yang berpolitik,” katanya. (mfh)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Makassar

Sekprov Minta Inspektorat Gencar Sosialisasikan Lapor SP4N

Published

on

Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Tautoto Tanaranggina.

Agakareba.com, Makassar – Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Tautoto Tanaranggina meminta Inspektorat di provinsi itu gencar menyosialisasikan Layanan Aplikasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Lapor SP4N) kepada masyarakat.

“Sosialisasi ini penting, agar masyarakat tahu bahwa aspirasi, aduan dan keluhan mereka kepada pemerintah bisa dilaporkan melalui aplikasi ini,” kata Tautoto usai membuka pelatihan aplikasi Lapor SP4N di Makassar, Rabu (19/9/2018).

Ia mengatakan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ke mana atau bagaimana jika ingin melaporkan masalah terkait pelayanan pemerintah.

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai masalah ini, kata dia, membuat banyak masyarakat masih menggunakan metode unjuk rasa untuk menyampaikan kritik dan keluhannya.

“Unjuk rasa itu terjadi karena saluran komunikasi ini buntu,” imbuhnya.

Sekprov berharap Inspektorat menyosialisasikan cara penggunaan aplikasi tersebut kepada masyarakat melalui media massa.

“Selain itu juga bisa dipasang banner di depan kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga ketika pelayanan di OPD tersebut tidak memuaskan, masyarakat bisa segera melapor,” tuturnya.

Sementara Pelaksana Harian Inspektur Sulsel Abel Rante mengatakan pihaknya melakukan pelatihan mengenai aplikasi ini kepada 52 pegawai penghubung di setiap OPD dan administrator yang akan ditempatkan di Inspektorat Sulsel. “Ini untuk mendukung transparansi dalam menjalankan pemerintahan. Mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait pelayanan pemerintah,” tambahnya.

Adapun Sistem pelaporan ini disusun oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman RI. Dengan sistem ini masyarakat memiliki beberapa pilihan atau akses untuk menyampaikan keluhan. Mulai dari situs www.lapor.go.id, SMS ke 1708 (tarif normal), mobile apps LAPOR! (Android) dan Twitter @LAPOR1708 dengan menyertakan tagar #lapor. (njp)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Makassar

Pemprov Sulsel Programkan Bentuk Bank Beras

Published

on

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Sudirman Sulaiman.

Agakareba.com, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, memogramkan membentuk bank beras untuk membantu masyarakat prasejahtera dalam memenuhi kebutuhan beras sehari-hari.

“Tahun ini kita sudah akan memulai tapi efektifnya mungkin tahun depan. Program perencanaannya sudah digodok dan beberapa organisasi perangkat daerah terkait sudah kita jelaskan mengenai programnya,” ujar Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Sudirman Sulaiman di Makassar, Rabu (19/9/2018).

Ia mengatakan, dasar dari program bank beras yang direncanakannya itu karena provinsi Sulsel merupakan penghasil beras terbesar di kawasan timur Indonesia.

Sudirman menyatakan, berdasarkan data, Sulsel dalam setiap tahunnya selalu mampu menghasilkan beras yang lebih dari cukup dan bahkan surplus hingga dua juta ton lebih dalam setahunnya.

“Sulsel ini adalah provinsi penghasil beras dan banyak beras itu dikirim ke beberapa provinsi di luar Sulsel. Makanya, kami merencanakan program bank beras salah satunya agar distribusi beras kepada masyarakat bisa merata di Sulsel,” katanya.

Menurut dia, salah satu alasan pembentukan bank beras ini, selain untuk pendistribusian kepada masyarakat prasejahtera juga sebagai cadangan dalam membantu warga lainnya jika terkena musibah.

“Seperti sekarang ini, ada musibah di Lombok. Mereka butuh segala jenis kebutuhan untuk hidup, salah satunya pangan. Dengan adanya bank beras ini, penyalurannya akan lebih memudahkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, bank beras nantinya akan ada di setiap kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan dan dikelola secara profesional oleh beberapa unsur, baik pemerintah maupun pemerhati lainnya.

“Sekarang ini masih digagas dan sedang dimantapkan. Tahun ini sudah bisa kita luncurkan dan ujicobakan dulu sebelum dikelola secara profesional di tahun-tahun selanjutnya,” katanya. (mhs)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Agakareba.com menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, serta kerjasama bisnis lainnya.
© Media Agakareba.com termasuk salah satu anggota jaringan Media Agakareba Group (MAG).
Email :
redaksi@agakareba.com
WA Center :
0878-15557788 , 0855-7777888
© Terbit Sejak 16 Maret 2017