Connect with us

Makassar

Jasindo Asuransikan 47.755 Nelayan Sulawesi Selatan

Published

on

PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo telah mengasuransikan dalam kurun tahun 2017 sebanyak 47.755 nelayan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Agakareba.com, Makassar – PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo telah mengasuransikan dalam kurun tahun 2017 sebanyak 47.755 nelayan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Wakil Ketua Jasindo Cabang Makassa Wahyu di Makassar, Rabu (18/4/2018) mengatakan pihaknya bisa berharap kembali untuk mendapatkan kucuran anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam upaya melayani kebutuhan nelayan yang belum terdaftar asuransi itu.

“Untuk asuransi nelayan memang tidak sama dengan produk asuransi lain karena waktu layanannya terbatas. Kami belum tahu apakah bisa melayani kembali asuransi nelayan tahun ini karena masih menunggu anggaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujarnya.

Ia menjelaskan PT Jasindo Makassar selama dua tahun terakhir ini telah dipercaya untuk memberikan layanan asuransi bagi nelayan di Sulawesi Selatan.

Menurut dia, anggaran asuransi nelayan itu biasanya baru dikucurkan pada bulan September dan berakhir hingga Desember.

“Makanya untuk triwulan ini memang belum ada yang tercatat dalam data kami,” ujarnya.

Ia menyebutkan jaminan yang ditanggung dalam asuransi tersebut antara lain nelayan yang mengalami kecelakaan dan memerlukan biaya pengobatan, mengalami cacat tetap, meninggal dunia karena kecelakaan dalam bekerja, dan nelayan meninggal yang disebabkan bukan karena aktivitas penangkapan ikan.

Nelayan yang memiliki asuransi mendapatkan santunan kecelakaan akibat melakukan aktivitas penangkapan ikan sebesar Rp200 juta apabila meninggal dunia, dan sebesar Rp 100 juta apabila mengalami cacat tetap dan untuk biaya pengobatan sebesar Rp20 juta. (akd)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Makassar

Sirnas Sulsel Ajang Pemanasan Sebelum Porda

Published

on

PBSI saat melakukan latihan jelang Porda di Kabupaten Pinrang, 9-16 September 2018.

Agakareba.com, Makassar – Pengurus provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Sulawesi Selatan mengatakan ajang Sirkuit Nasional (Sirnas) pada Agustus 2018 menjadi ajang pemanasan bagi atlet sebelum berlaga di Pekan Olahraga Daerah (Porda) di Kabupaten Pinrang, 9-16 September 2018.

Wakil Ketua PBSI Sulsel Atman Amir di Makassar, Rabu (23/5/2018) berharap seluruh Pengcab PBSI di daerah bisa menurunkan atletnya untuk melihat kualitas atlet sekaligus mengintip kekuatan lawan Porda 2018.

“Jadi ajang Sirnas yang kita laksanakan pada 8-11 Agustus nanti menjadi momentum bagi daerah untuk melihat potensi atlet,” katanya.

Selain menghadapi lawan dari berbagai daerah di Sulsel, kejuaraan Sirnas 2018 ini juga rencananya diikuti berbagai atlet dari sejumlah daerah khususnya dari Kawasan Timur Indonesia.

Dengan demikian, maka atlet bisa mendapat lebih banyak lawan yang punya potensi sehingga tepat untuk mengukur kemampuan sebelum berlaga di Porda Sulsel.

Sementara itu Humas PBSI Sulsel Michael Kiky berharap pelaksanaan Sirnas 2018 bisa diikuti lebih banyak peserta agar kualitas kejuaraan semakin maksimal.

Kondisi itu tentu sesuai dengan keinginan dan harapan dari pengprov PBSI Sulsel yang menjadikan ajang tersebut sebagai ujian kualitas para atlet khususnya para pebulu tangkis muda di Sulawesi Selatan.

Pengprov PBSI Sulsel selanjutnya akan fokus mempersiapkan segala sesuatunya agar pelaksanaan Sirnas 2018 dapat berjalan lancar dan sukses. Termasukk para atlet yang akan diturunkan pada ajang nanti.

Terkait kondisi mental atlet yang belum begitu maksimal saat menghadapi lawan khususnya dari pulau Jawa, pihaknya berharap pada tahun ini sudah bisa diperbaiki lagi.

Apalagi secara kualitas, atlet Sulsel dan atlet asal Jawa juga sudah cukup berimbang khususnya untuk level pemula dan taruna. (abd)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Makassar

KPU Makassar Putuskan Paslon Tetap Satu Pasangan

Published

on

Komisioner KPU Makassar, Abdullah Mansyur.

Agakareba.com, Makassar – Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar memutuskan tetap berpedoman pada putusan Mahkamah Agung (MA) dan menetapkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar periode 2018-2023 tetap satu pasangan.

“KPU Kota Makassar akhirnya memutuskan untuk tetap berpedoman pada putusan Mahkamah Agung dalam menyikapi putusan Panwas Kota Makassar Nomor: 002/PS/PWSL.MKS/27.01/V/2018 tertanggal 13 Mei 2018,” ujar Komisioner KPU Makassar Abdullah Manshur, di Makassar, Kamis (17/5/2018).

Adapun pasangan calon yang tetap mengikuti semua tahapan, yakni paslon Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu).

Sedangkan petahana Moh Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari Paramastuti (DIAmi) gagal kembali menjadi paslon, setelah didiskualifikasi melalui perintah peradilan Mahkamah Agung.

Ia mengatakan, usai menggelar rapat pleno di kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (16/5/2018) malam, Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 merupakan tindak lanjut pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 250 K/TUN/Pilkada/2018.

Keputusan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf (e) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dimintakan pembatalan.

Selain itu, lanjutnya, putusan Panwas Kota Makassar atas Objek Sengketa Keputusan KPU Kota Makassar Nomor: 64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018 tersebut, dinyatakan tidak berhubungan dengan ketentuan pasal 144 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang Undang.

Pada penjelasan ayat tersebut menyebutkan bahwa KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota wajib menindak lanjuti putusan Bawaslu provinsi dan/atau putusan Panwas kabupaten/kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tiga hari kerja.

Koordinator Divisi Tekhnis ini juga menjelaskan lebih lanjut bahwa berdasarkan pasal 154 ayat 10 UU Nomor 10/2016 secara tegas menyebutkan, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Abdullah Manshur mengakui bahwa sikap KPU Makassar dalam menindak lanjuti putusan Panwas tersebut, merupakan hasil konsultasi secara berjenjang.

“Ini adalah hasil konsultasi kami di KPU Provinsi Sulsel dan KPU RI dan keputusan ini dituangkan dalam berita acara rapat pleno tertanggal 16 Mei 2018 yang dihadiri empat komisioner,” katanya pula. (mhs)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Makassar

Polda Sulsel Perebutkan 11 Medali Emas Catur

Published

on

Cabor Catur akan memperebutkan sebanyak 11 medali emas pada Pekan Olahraga Daerah (Porda) XVI Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Agakareba.com, Makassar – Cabang Olahraga Catur akan memperebutkan sebanyak 11 medali emas pada Pekan Olahraga Daerah (Porda) XVI Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kabupaten Pinrang, September 2018.

Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Sulsel Prof Wasir Thalib di Makassar, Jumat (18/5/2018) mengatakan perebutan medali emas itu terdiri dari beberapa nomor pertandingan putra dan putri, baik kategori beregu maupun perorangan.

Beberapa nomor pertandingan catur tersebut antara lain catur cepat, kilat dan klasik, junior putra dan putri, beregu putri cepat hingga papan I, papan II dan papan III nomor beregu.

“Persaingan akan ketat pada pelaksanaan Porda 2018. Apalagi ada kategori papan I, II dan III yang juga diikuti banyak peserta dari berbagai daerah di Sulsel yang telah lolos babak kualifikasi sebelumnya,” kata dia.

Ia menjelaskan dari sejumlah nomor yang dipertandingkan di ajang Porda 2018, umumnya diikuti kontingen asal Makassar, selain itu beberapa daerah juga memiliki potensi bersaing karena diperkuat pecatur yang sudah dibuktikan pada pelaksanaan babak Pra Porda 2017.

Percasi Sulsel juga meminta seluruh daerah yang sudah dipastikan berlaga di Porda 2018 untuk terus fokus meningkatkan kemampuan atlet sebelum berlaga di ajang sesungguhnya.

Dengan persiapan yang matang maka tentu akan membuat peluang bersaing bisa lebih terjaga dan kualitas pertandingan juga akan lebih ketat dan layak menjadi tontonan masyarakat.

“Makassar menjadi daerah yang mengikuti setiap nomor pertandingan. Namun untuk daerah juga memiliki banyak atlet potensial yang diharapkan bisa membuat pertandingan lebih ketat,” ujarnya.

Sementara itu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Selatan memutuskan untuk peserta atau atlet yang diperkenankan berlaga pada Porda XVI Kabupaten Pinrang maksimal berusia 23 tahun per Desember 2018.

Keputusan memberikan batasan khusus bagi atlet dikarenakan tujuan utama porda yakni mencari bibit atlet muda yang bisa memperkuat Sulsel pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Papua.

Usia maksimal atlet harus dilakukan karena disesuaikan dengan aturan pembatasan usia atlet PON nanti. (abd)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending