Connect with us

Opini

Halal vs Thayyib Daging Sapi Jepang

Published

on

Salah satu kewajiban capaian target dari kegiatan program SAME (Scheme for Academic Mobility and Exchange) Dikti 2017, yang penulis ikuti adalah menyampaikan materi presentase, dalam kapasitas sebagai peserta peneliti dan guru besar Indonesia di luar negeri dalam rangka World Class University.

PADA sebuah pertemuan nasional “Japanese Society of Ultrasonic Technology for Animal Science” yang dilaksanakan di Miyazaki Prefecture, saya menjadi salah seorang pemakalah dan diberi kesempatan menyampaikan materi tentang perkembangan penelitian ternak dan ultrasound di Indonesia. Namun panitia meminta saya menambahkan materi berkaitan “Halal meat and halal food”.

Dalam penyampaian materi tambahan tersebut, saya berusaha menyampaikan halal dan haram dengan bahasa sederhana, mudah dimengerti dan tentunya yang lebih ilmiah. Pada sesi diskusi, pertanyaan yang muncul justru bukan materi ultrasound dan perkembangan peternakan Indonesia, melainkan lebih berkembang pada daging halal dan haram.

Beberapa hal utama yang mereka pertanyakan cara menyembelih ternak yang benar, cara memperlakukan binatang yang akan dipotong, kebersihan, dan lain-lain yang menurut beberapa peserta sangat bertentangan dengan apa yang mereka sering saksikan, melalui media maupun secara langsung ketika berkunjung ke beberapa RPH di Indonesia.

Usaha Peternakan Sapi Jepang
Jepang salah satu negara yang masyarakatnya memiliki tingkat konsumsi protein asal hewani yang sudah sangat baik. Hal tersebut berkaitan dengan tingkat kesadaran pemerintah dan rakyatnya, terhadap perlunya peningkatan asupan pangan asal ternak yang cukup dan berkualitas, sehingga memiliki korelasi positif terhadap tingkat kecerdasan SDM.

Program pengembangan peternakan sapi potong di Jepang tidak lagi hanya berorientasi pada kuantitas, juga ke arah kualitas daging. Tidaklah keliru status sebagai raja industri daging sapi terbaik dunia memang masih dimiliki Jepang.

Selain faktor genetik yang merupakan hasil dari proses seleksi yang begitu panjang dan berkesinambungan dalam peningkatan kualitasnya, sistem pemeliharaan berupa pemanfaatan lahan dan asupan pakan pun selalu menjadi perhatian serius. Sistem perkandangan dengan kondisi yang nyaman serta sangat bersih, menjadi prioritas utama dengan metode terpadu dalam teknologi canggih.

Pakan ternak 100 persen terjaga dengan kandungan yang merupakan perpaduan energi, lemak, dan protein dengan kadar zat besi dan magnesium tinggi demi bisa menghasilkan daging yang berkualitas. Aktivitas ternak yang dibatasi membantu sapi menghasilkan daging sesuai rencana.

Kandang dibuat bisa dibuka tutup dindingnya untuk mengantisipasi musim dingin, di mana suhu lingkungan bisa sangat rendah atau saat musim panas ketika suhu lingkungan menjadi cukup tinggi. Pada waktu berkala, sapi dikeluarkan dan digembalakan sesaat di lahan di mana rerumputannya khusus ditanam agar sesuai standar konsumsi.

Jenis sapi potong (wagyu) yang paling terkenal di Jepang adalah japanese black, selain japanese brown, japanese shorthorn, dan japanese polled. Jenis sapi jantan Japanese black memiliki tinggi pundak sekitar 145 cm dengan berat badan sekitar 800 kg, dan untuk betina sekitar 130 cm dengan berat badan sekitar 510 kg.

Melalui proses pembibitan, pemeliharaan, dan teknologi yang bagus, utamanya dalam peningkatan seleksi genetik ternak, akhirnya dihasilkan daging wagyu yang terbaik. Ciri daging wagyu berkualitas memiliki marbling atau lemak yang terjalin dalam otot yang membentuk pola marmer membuatnya terasa lebih empuk, gurih, enak, dan harganya lebih mahal.

Permintaan daging wagyu di luar Jepang meningkat sejak larangan impor lebih dari satu decade, akibat wabah penyakit sapi gila di Amerika Serikat pada 2001. Pada 2016, daging sapi merupakan ekspor utama Jepang dalam kategori pertanian dan peternakan menghasilkan sekitar 125 juta dolar AS. Meski demikian, dengan pertimbangan kekayaan genetik nasional yang harus dilindungi, Jepang sekarang tidak mengekspor daging sapi hidup melainkan sapi beku.

Menurut ajaran Islam, mengomsumsi makanan yang halal sangat dianjurkan, bahkan wajib hukumnya sesuai apa yang tertulis dalam Alquran dan Hadis Rasulullah saw.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan makanan dan minuman yang tidak sekadar teruji halal, melainkan harus dipastikan bergizi tinggi dan menyehatkan (thayyiban), dapat mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh, memelihara proses tumbuh kembang tubuh, memperoleh energi guna melakukan kegiatan sehari-hari, mengatur metabolisme dan berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap penyakit.

Pemahaman dari pihak Jepang tentang daging dan makanan halal, akan mempermudah dan memberikan rasa aman pada banyak pelajar, pekerja, turis yang datang ke Jepang.

Kondisi tersebut juga dapat memicu tumbuhnya perusahaan pemotongan daging di Jepang, untuk menyiapkan daging halal dan dapat lebih menggairahkan pertumbuhan restoran Jepang di Indonesia. Kini beberapa restoran di Jepang yang menggunakan daging wagyu, mulai menyediakan menu masakan bersertifikat halal. (rika)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Gaung Akreditasi, Era Kekinian Yudikatif

Published

on

Sejak reformasi bergulir, banyak capain luar biasa diraih Mahkamah Agung (MA) dan empat peradilan di bawahnya.
Karena reformasi pula, pemisahan kekuasaan semakin jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pengakuan itu bermula dari terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Berjalannya waktu, telah beragam yang dilakukan MA dalam menata rumahnya sendiri. Bahwa setelah reformasi, begitu banyak satuan kerja (satker) yang harus dibenahi terkait tata kelola organisasi, administrasi, dan finansial. Ini disebabkan urusan ketiga bidang di atas sebelumnya menjadi kewenangan lembaga induk dari setiap badan peradilan. Misalnya, peradilan agama yang masih dalam kontrol dan binaan langsung Departemen Agama. Hal serupa juga dialami peradilan umum dan tata usaha negara, yang ketika itu masih dalam “kendali” eksekutif Departeman Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Sebagai lembaga hukum tertinggi, MA pernah dihadapkan masalah menggunungnya perkara kasasi yang belum terselesaikan. Akan tetapi itu sudah teratasi meskipun tak mudah dilalui. Dalam banyak kesempatan pula, MA terus berimprovisasi untuk baiknya kualitas pelayanan. Semua dikerjakan beriringan dengan perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkesinambungan. Bahkan, pendekatan teknologi informasi dengan implementasi aplikasi baru sebagai penunjang kinerja menjadi menu wajib yang tak bisa ditawar-tawar. Apalagi kondisi dan keadaan masyarakat sangat menghendaki demikian.

Untuk menjaga dan memelihara kesan positif publik terhadap lembaga peradilan bukan pula pekerjaan gampang. Sorotan media biasanya tertuju pada praktik korupsi aparat dan rendahnya kualitas putusan hakim. Guna menghilangkan atau minimal mengurangi perilaku menyimpang, MA sebagai “tempat berlindung” seluruh hakim sudah melakukan banyak inovasi. Apalagi jika terkait kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Jika boleh diibaratkan, semua kantor pengadilan di tingkat pertama menyerupai layanan rumah sakit yang sesungguhnya. Bahwa secara umum yang berurusan dengan pengadilan adalah mereka yang idap “penyakit” tertentu. Dikatakan demikian karena memiliki masalah yang imbasnya bisa memberi tekanan batin serius bahkan gangguan psikologis berkepanjangan. Oleh karena itu, baiknya pelayanan yang dilakukan menjadi kebutuhan dan keharusan setiap satker yang ada.

Pada medio 2014 lalu, Pengadilan Agama (PA) Stabat, Sumatera Utara menjadi pionir pertama atas keberhasilannya meraih pengakuan internasional melalui Sartifikat ISO 9001:2008, terkait Standar Sistem Manajemen Mutu. Langkah PA Stabat di atas telah menginspirasi satuan kerja lain di seluruh tanah air. Kemudian program tersebut menjadi kebijakan MA, yang belakangan diubah menjadi program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM). Rekam jejak positif MA juga pernah terjadi di 2015 dengan menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Peradilan.

Dari banyaknya langkah MA melakukan terobosan dan perbaikan terkait layanan, bisa dikatakan MA memiliki semangat kekinian dalam menata organisasi. Tidak hanya menjaga kualitas hakim meramu putusan, tetapi bagaimana layanan yang dilakukan kepada mereka yang berurusan dengan ruang-ruang kerja kepaniteraan, dapat mengikuti tren yang terus berkembang.

Merawat Mutu Pelayanan

Seremonial penyerahan sertifikat akreditasi penjaminan mutu oleh Ketua MA, Prof. Hatta Ali terakhir dilakukan pada Juli 2017 di Banyuwangi, Jawa Timur. Ketika itu ada 17 (tujuh belas) Pengadilan Tinggi (PT) dan 100 (seratus) Pengadilan Negeri (PN) yang diberikan “pengakuan” terkait mutu pelayanan. Bahwa sertifikasi penjaminan mutu tersebut merupakan bentuk pengawasan dan pemacu kantor pengadilan, melakukan perubahan dalam pelayanan dan kenyamanan.

Kali ini, prosesi kegiatan serupa akan digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Sesuai kabar resmi yang beredar, pelaksanaan penyerahan sertifikat tersebut direncanakan Rabu, 29 November 2017. Yang berbeda dari sebelumnya, jika yang lalu hanya terjadi pada lingkup PN, kali ini termasuk jajaran Pengadilan Agama (PA). Untuk kalangan PN sendiri, sudah lebih dari separuh pengadilan yang terakreditasi dari total 352 satker. Sedangkan bagi PA baru mulai tahun ini, karena sebelumnya hanya terfokus pada program ISO.

Bagi internal PA sendiri, rencana di awal tahun hanya sekitar 30 satker yang akan diakreditasi. Itupun fokus utama ditujukan bagi satker yang sudah bersertifikat ISO. Setelah melewati beberapa fase pelaksanaan hingga evaluasi akhir, ditetapkan 98 satker yang berhak memperoleh sertifikat akreditasi penjaminan mutu. Jumlah yang melampaui target semula. Dengan kualifikasi 82 berpredikat A Excellent, dan 16 satker bernilai B.

Tentu harapan besar publik, beragam agenda yang dilakukan, khususnya program sertifikasi akreditasi penjaminan mutu, tidak hanya berlaku sesaat. Akan tetapi akan berkesinambungan dan terus terpelihara untuk masa yang akan datang. Karena pada dasarnya, di situlah inti dari kualitas pelayanan itu berada. Apakah tetap konsisten dengan yang sudah diraih dan kemudian terus dipraktikkan, ataukah itu hanya label sementara belaka. (rik)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Opini

Strategi Efektif Menilai Berita

Published

on

Di era digital-milenium ini, semua orang mudah menuliskan pemikiran dan pendapatnya. Siapapun dapat menulis berita.
Bagaimana strategi efektif menilai berita?

Tersedianya pelbagai media sosial semakin memudahkan manusia berinteraksi, bertukar data-informasi, sehingga juga berpotensi menjadi tsunami informasi. Banjir informasi berpotensi menjadi berkah, bahkan dapat berubah menjadi musibah. Netizen (warga internet) dan masyarakat perlu bijaksana menyikapinya. Berikut ini sebelas strategi efektif menilai validitas-realibilitas berita.

Pertama, pastikan kredibilitas, reputasi, kompetensi penulis. Dokter pastilah berkompeten menulis artikel/opini tentang kesehatan. Sejarawan pastilah lihai menguraikan asal-usul serta histori tentang sesuatu hal. Arkeolog mumpuni saat menjelaskan detail tentang situs purbakala dan relief berbagai candi. Dosen tentu ahli menuliskan keilmuan dan pengalaman di bidangnya.

Kedua, cermati substansi dasar berita atau opini, baik yang tersirat maupun tersurat. Bahasa sederhananya, pembaca cerdas pastilah memahami latar belakang mengapa berita itu ditulis, motif di balik kepenulisan berita tersebut, pesan/hikmah yang terkandung di dalamnya. Kalaulah berita itu hanya menebarkan/berisi tentang ambiguitas, kebohongan, kebencian, adu domba, fitnah, dendam, dan/atau berpotensi menimbulkan konflik, keresahan, perpecahan, distorsi, atau sejenisnya, maka tidak perlu dipercaya.

Ketiga, lakukan klarifikasi dan observasi secara langsung. Hal ini bagi sebagian kalangan tentu terasa sulit, bahkan mustahil. Beberapa berita tentang bencana tentu dengan mudah diklarifikasi dengan foto/video rekaman secara live atau liputan secara langsung. Bagaimana dengan berita gosip, perceraian, perselingkuhan, kisah asmara, skandal? Berita seperti ini memerlukan investigasi secara mendalam, cek-ricek, karena terkait reputasi objek pemberitaan dan validitas berita. Tidak lucu bukan, kalau seorang artis digosipkan berselingkuh dengan seseorang, ternyata ia hanya sedang mengantarkan pulang seseorang karena kemalaman dan tidak ada kendaraan.

Keempat, waspadai propaganda, pencitraan, teknik brain-washing dengan tulisan. Ciri-ciri berita seperti ini adalah tulisannya cenderung memihak, bombastis, penawaran dalam waktu singkat, cenderung memuji/menjelekkan seseorang/produk tertentu, sering diulang-ulang, berujung promosi/iklan. Bagi propagandis/provokator sejati, berita berisi kebohongan yang sering diulang dan terus ditayangkan, berpotensi menjadi kebenaran.

Kelima, sumber kutipan atau referensi tidak jelas. Pembaca atau netizen yang kritis tentunya akan mengecek informasi yang diterimanya di jurnal ilmiah atau hasil riset yang relevan. Minimal bertanya ke para pakar atau ahlinya. Jadi tulisan tersebut tidak sekadar berisi “menurut riset”, “survei membuktikan”, “penelitian di Amerika menunjukkan”, dan kalimat sejenis yang seolah-seolah saintifik, padahal tidak berdasarkan landasan ilmiah apapun.

Keenam, kritisi dan lacak dari situs mana suatu berita atau opini dituliskan. Situs atau website yang resmi dan profesional tentu memberikan informasi yang terpercaya dan akurat. Situs atau website pemerintah, lembaga, institusi, atau kantor resmi dapat dikutip atau dipercaya sepanjang informasi yang diberikan memenuhi standar keilmuan, serta kaidah, dan etika jurnalistik.

Ketujuh, berita terkait perkembangan teknologi, kedokteran, medis, obat terbaru relatif memerlukan waktu pembuktian kebenaran dan validitasnya. Seseorang perlu melakukan telaah atau review literatur dari berbagai sitasi, literatur, jurnal terpercaya, serta referensi terkini, bila hendak membuktikan khasiat obat atau efektivitas zat di dalam menyembuhkan atau mengobati penyakit tertentu. Hendaklah masyarakat yang awam cukup menerima berbagai berita tersebut sebagai netral, bukan sebagai kebenaran atau fakta yang perlu “diimani”.

Kedelapan, berita yang viral, fenomenal, atau sensasional belum tentu mengandung kebenaran. Perlu diketahui masyarakat atau netizen, bahwa ukuran kebenaran, validitas, reliabilitas berita bukanlah terletak pada apakah berita itu viral atau dibaca sekian juta pembaca.

Berita tentang perkosaan, perselingkuhan, politik, skandal, atau seksualitas boleh jadi lebih viral dibandingkan berita tentang kesehatan, prestasi anak bangsa, penemuan obat, atau kisah hikmah.

Uniknya lagi, terkadang sebagian pembaca atau netizen cenderung langsung membagikan berita yang baru dibaca judulnya, tanpa membaca keseluruhan isi beritanya.

Kesembilan, pembaca cerdas tidak langsung memercayai satu berita saja. Umumnya seseorang bila baru membaca satu berita, seolah-olah mengetahui semua hal. Padahal yang dibacanya itu hanya superfisial, belum fundamental. Dengan semakin banyak membaca, seseorang akan semakin mengetahui inti permasalahan tentang sesuatu hal, dan akhirnya ia merasa tidak tahu apa-apa melainkan hanya sedikit.

Kesepuluh, berita yang baik dan benar tak perlu upaya apapun. Ia akan membuktikan kebaikan dan kebenaran yang terkandung di dalamnya seiring berjalannya waktu. Demikianlah sifat kebaikan dan kebenaran. Mereka berdua tidak perlu apapun, karena memang berasal dari sumber kebaikan dan kebenaran, yakni Allah.

Kesebelas, libatkan hati, intuisi, pikiran, serta semua pancaindera saat membaca. Sinergitas semua itu membuat pembaca lebih bijaksana dan berhati-hati dalam menilai berita. Berita yang mengandung kebaikan, kebenaran, hikmah pastilah menyentuh hati, mencerahkan pikiran, mengubah perilaku, menginspirasi nurani, mengilhami jiwa, menggerakkan manusia berbuat sesuatu demi kemajuan bangsa dan kejayaan negeri.

Berbekal berbagai strategi ini, diharapkan masyarakat dan netizen lebih waspada dan bijaksana dalam menerima, membaca, memahami, dan membagikan berita. (rik)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Opini

HUKUM DAN KEKUASAAN

Published

on

Dalam tradisi kehidupan feodalisme, sudah jamak diketahui publik tentang keluarga istana yang hidup glamor bahkan kebal hukum. Jangankan dalam sistem monarki absolut di masa klasik, praktik monarki konstitusional di masa modern pun tertanam image penguasa dan keluarganya hidup dalam gelimang kemewahan serta penyalahgunaan kekuasaan.

Perhatikan saja praktik feodalisme di Kesultanan Brunei yang memberlakukan syariat Islam secara ketat. Ironisnya karena ketentuan itu hanya menajam pada kawula negara, tetapi tumpul bahkan kebal bagi Sultan dan keluarganya. Meski hanya adik Sultan Hassanal Bolkiah, namun Pangeran Jefry dikenal memiliki reputasi sebagai “sahabat konstan dalam hedonisme”. Jefri juga dipandang sosok lelaki playboy yang doyan perempuan cantik. Meski melanggar syariat Islam yang diberlakukan kakaknya, sang pangeran tak sedikit pun dapat tersentuh hukum. Betapa tidak, sang kakak sebagai Sultan Brunei, juga pecandu hedonisme.

Tak dapat disangkal jika Hassanal Bolkiah adalah sosok dengan kekayaan sekitar USD19,5 miliar atau sekitar Rp253,1 triliun. Dia tinggal di istana dengan 1.700 kamar tidur, memiliki reputasi sebagai penikmat wanita-wanita cantik. Parahnya karena tak satu pun warga Brunei berani mengkritik secara terbuka penyimpangan Sultan dan keluarganya.

Meski Indonesia negara Republik, tetapi gaya feodalisme yang diwarisi dari kerajaan nusantara, sering muncul pada figur penguasa negeri ini. Soekarno yang begitu kental dengan kemampuan oratornya, siapa sangka jika sang proklamator ini sempat memiliki affair setidaknya dengan delapan perempuan cantik. Meski Soeharto tidak meniru gaya hedonis pendahulunya, namun anak, keluarga, dan kroninya justru nyaris kebal hukum dan getol ber-KKN.

Kabar menggembirakan datang dari Arab Saudi, di mana Raja Salman Abdul Azis memerintahkan putra mahkota Muhammed Bin Salman bertindak tegas terhadap para “pencoleng” uang negara. Hebatnya karena dalam waktu singkat, 11 pangeran termasuk miliarder Alwaleed bin Talal, serta empat menteri dan mantan menteri dia tahan.

Bandingkan koruptor sejumlah politikus negeri ini, bukan saja dilindungi/dibela mati-matian parpolnya, malah berkonspirasi menggunakan otoritas DPR dan pengadilan untuk melemahkan KPK. Semua ini mencerminkan lembaga hukum yang masih berkasta. Padahal petuah kharismatik Bugis Nene’ Mallomo selalu mengajarkan hukum tak pandang bulu (ade’ e tammakkiana’ tammakkiappo). (rika)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending