Connect with us

Makassar

DPRD Sulsel Paripurnakan Dua Raperda Baru

Published

on

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM masih membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan agar lebih kuat dan berdaya.

Agakareba.com, Makassar – DPRD Sulawesi Selatan menggelar Rapat Paripurna sebagai tindaklanjut usulan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah di dewan setempat di Makassar.

Juru bicara Fraksi Demokrat, Surya Bobi melalui pemandangan umumnya, Selasa (7/8/2018) menyampaikan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM masih membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan agar lebih kuat dan berdaya.

Namun, pembinaan UMKM seharusnya diikuti perlindungan usaha dari persaingan dengan usaha besar atau berjejaring kuat dari luar misalnya keberadaan Alfa Mart, Indomaret serta sejenisnya yang menjamur di beberapa daerah bahkan sampai pada kompleks permukiman.

Lemahnya regulasi yang terlihat di lapangan, dimana antarusaha mini market itu malah bersaing tidak sehat dan saling mematikan.

“Dengan perlindungan UMKM ini dengan membatasi kehadiran usaha dari luar pada zona-zona tertentu demi tumbuhnya usaha UMKM yang umumnya pedagang kecil penyedia kebutuhan pokok masyarakat,” paparnya.

Sementara Juru Bicara Fraksi Nasdem Desy Susanti Sutomo menyampaikan pandangan umumnya mempertanyakan langkah apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Sulsel dalam upaya keberpihakan yang tegas kepada pelaku Koperasi dan UMKM.

Selain itu, persoalan dihadapi pelaku ekonomi Koperasi dan UMKM terhadap masalah Sumber Daya Manusia, upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas SDM tersebut, termasuk masalah akses kemudahan permodalan.

Persoalan lain yakni pemasasaran produk koperasi dan UKM juga salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya perkembangan koperasi, UKM dan UMKM, lantas langkah apa yang ditempuh Pemrov dalam mempermudah pemasaran produknya, mohon penjelasan.

“Untuk bisnis eceran dimiliki perusahaan besar mini market yang telah menyebar di Ibukota, bahkan masuk sampai ke desa, bagaimana pemerintah mengatur itu agar tidak mematikan usaha Koperasi, UKM dan UMKM dan Usaha menengah di Sulsel,” ucap Desy mempertanyakan.

Sedangkan untuk pengelolaan air tanah, dipertanyakan siapakah yang mempunyai kewenangan memberi izin pengeboran dan izin pemanfaatan air tanah. Bagaimana mengawasi pengeboran serta pemanfatan air bawah tanah terhadap industri dan hotel tersebut.

“Apakah Perda ini nantinya mengatur iuran dan pajak, dan siapakah yang berhak memungut iuran atau pajak pemanfaatan air bawah tanah?” tambahnya mempertanyakan.

Juru bicara Fraksi Hanura Wawan Mattaliu melalui pandangan umumnya mengungkapkan, di Sulsel pada akhir 2016 koperasi aktif sebanyak 916.232 unit, namun hanya 104 ribu unit yang mendapat akses permodalan.

Hal ini membuat pelaku usaha UMKM terhambat karena disebabkan keterbatasan legalitas, sulitnya persyaratan Bank dan tingginya bunga kredit dan keterbatasan angunan.

“Pertumbuhan UMKM di Sulsel sangat pesat, hanya saja pembinaan koperasi harus dilakukan dan belum optimalnya kerja sama pemasaran produksi. Akses pembiayaan, pasar, teknologi dan legalitas harus diperkuat agar pengelolaan koperasi dapat tumbuh berkembang,” katanya.

Terkait dengan masalah koperasi dan UMKM, Juru bicara Fraksi Ummat Bersatu, Irwan Hamid pada pemandangan umumnya menyebutkan, data dari Dinas Koperasi dan UKM Sulsel tahun 2017 tercatat 8.845 unit koperasi di Sulsel, tetapi dari jumlah itu terdapat 5.226 unit yang masih aktif.

Selebihnya, 3.619 tidak aktif dengan jumlah anggota sebanyak 1.053.985 orang dan tenaga kerja yang terserap hanya 13.864 orang, dengan volume usaha sebesar Rp3,2 triliun dan aset Rp2,9 triliun tersebar di 24 kabupaten kota.

“Kami meminta pemerintah untuk menjelaskan mengapa begitu besar koperasi dan UMKM tidak aktif. Apakah ini terkait dengan pola pembinaan dan pengaturan atau ada faktor lain, sebab ini penting menjadi dasar penyusunan Ranperda ini,” sebutnya.

Untuk pengelolaan dan pemanfatan air tanah, upaya apa nanti dilakukan Pemrov terhadap perusahaan yang nakal dalam mengunakan air bersih serta sejak hadirnya industri di Kota Makassar terdapat penurunan air tanah hingga tiga meter selama 10 tahun terakhir, mohon penjelasan.

Dalam rapat paripurna tersebut hanya dihadiri 42 anggota dewan dari 85 anggota DPRD Sulawesi Selatan, sedangkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir hanya empat orang. (mdf)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Makassar

Gubernur Minta Pemkot Tuntaskan Polemik Pasar Sentral

Published

on

Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Soni Sumarsono.

Agakareba.com, Makassar – Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono meminta kepada Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto agar polemik Pasar Sentral segera di tuntaskan secepatnya.”Kita percayakan urusan pasar sentral di tangan wali kota dan saya sudah memberikan pengarahan agar segera dituntaskan,” ujar Soni Sumarsono di Makassar, Senin (20/8/2018).

Ia mengatakan relokasi pedagang sudah harus rampung minggu pertama September, apalagi dengan mulai lunaknya pihak pengembang PT Melati Tunggal Inti Raya (MTIR).

Sumarsono menyatakan pihaknya sudah memberikan banyak arahan dan memediasi antara pedagang, pengembang dan pemerintah sehingga permasalahan yang sudah bertahun-tahun sudah harus di akhiri.”Kita bersepakat hari ini. Sebenarnya masalah sudah mendekati paripurna, sudah ada kesepakatan, termasuk MTIR juga sudah kendor, sudah mengalah banyak untuk kepentingan penyelesaian masalah yang sudah bertahun-tahun ini,” katanya.Menurut dia, dari dialog langsung dengan pedagang yang pernah dilakukannya, Soni mengatakan masalah pedagang, pada dasarnya sudah sepakat semua untuk masuk ke dalam.Para pedagang, kata dia, juga sudah jenuh dengan berbagai persoalan termasuk cuaca panas di luar dari gedung mewah tersebut.

Namun, permintaannya adalah bagaimana meyakinkan mereka ada jaminan mendapatkan tempat di New Makassar Mall.”Saya kira MTIR hari ini sudah menegaskan, seluruh pedagang dijamin akan mendapatkan tempat. Kalau tidak ada segera lapor ke MTIR,” terangnya. Soni menyatakan mengenai harga dalam teori pasar bertingkat itu memang dikenal dengan harga dasar. Harga dasar itu tergantung posisi dan lainnya.”Semua proses bukan di depan diselesaikan. Enam bulan diberi waktu, bahkan tidak ditarik retribusi, free, gratis, silahkan enam bulan dicoba dulu,” ujar Soni.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengaku telah memiliki formula penyelesaian terkait kisruh relokasi pedagang pasar sentral.

“Soal pasar sentral kita sudah memiliki formula, tinggal kesepakatan kita dengan MTIR dan beberapa pedagang. Selama ini isunya tidak ada kesepatan harga, 80 persen pedagang sudah sepakat, 20 persen belum sepakat. Yang kita sepakati adalah, kalau 80 persen berarti sudah tidak ada masalah. 20 persen ini masuk dulu ke dalam. Itu permintaannya mereka. Enam bulan di dalam. Sambil kita negosiasi, sampai menemukan kesepakatan,” ucap Danny. (mhs)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Makassar

Honda Target Penjualan 690 Unit di GIIAS

Published

on

Honda menargetkan penjualan sebanyak 690 unit mobil pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Makassar Auto Show 2018.

Agakareba.com, Makassar – Agen Pemegang Merek (APM) Honda menargetkan penjualan sebanyak 690 unit mobil pada pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Makassar Auto Show 2018.

“Untuk target penjualan kami di GIIAS Makassar Auto Show 2018 ini, kami menargetkan penjualan lebih dari 690 unit mobil untuk semua tipenya,” ujar General Manager Region 2 PT. Prospect Motor, Main Dealer Honda Outside Java Area Andy Antonius di Makassar, Senin (20/8/2018).

ia mengatakan target penjualan untuk tahun ini masih menggunakan angka transaksi penjualan di tahun sebelumnya yang pada 2017 berhasil menjual sebanyak 690 unit di semua tipe.

Antonius menyatakan target penjualan pada angka 690 adalah merupakan target minimal, apalagi dengan hadirnya beberapa varian baru seperti dua mobil jenis city car yakni Honda Brio Satya dan Brio RS yang tampil dengan desain barunya.

“Honda Brio merupakan salah satu line-up kebanggaan Honda. Sejak hadir di Indonesia 2012, Honda Brio telah meraih berbagai macam penghargaan untuk berbagai macam kategori. All New Honda Brio telah dikembangkan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Indonesia dan dengan desain baru ini kami masih percaya angka penjualan masih tetap tinggi,” katanya.

Dia mengungkapkan Honda Brio pertama kali diluncurkan di Indonesia pada 2012, disusul dengan Honda Brio Satya pada 2013 yang diperkenalkan sebagai mobil LCGC (Low Cost Green Car).Pada 2016, Honda Brio mengalami penyegaran dari sisi tampilan yang semakin premium dan fitur yang semakin lengkap. Tidak hanya, itu Honda juga memperkenalkan varian Honda Brio RS yang menawarkan karakter lebih sporty.”Hingga saat ini, lebih dari 237.000 unit Honda Brio sudah terjual di seluruh Indonesia dan sebanyak 32 penghargaan telah diterima untuk model ini dari berbagai media maupun ajang penghargaan bergengsi di Indonesia,” terangnya.

Menurut dia, momen GIIAS hanya ada satu kali dalam setahun dan untuk pameran terbesar itu, pihaknya memberikan banyak penawaran menarik selama pelaksanaan pameran dari Selasa-Minggu (21-26/8).

Penawaran yang ditawarkannya lima hari pameran yakni, tanda jadi atau (TDP) mulai dari Rp20 juta lebih dengan bunga nol persen selama tiga tahun, ADDB 20 persen, double lucky dip hingga Rp800 juta, cicilan mulai dari Rp1 juta lebih, gratis cicilan hingga lima bulan dan progra negosiasi sampai jadi.

“Untuk program nego sampai deal itu hanya berlaku di pameran dan unit yang bisa di nego hanya 10. Jadi, siapa yang cepat, maka dia yang akan dapatkan mobil impiannya,” ucapnya. (mhs)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Makassar

Polda Sulsel Limpahkan Perkara Manager Abu Tour

Published

on

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol, Dicky Sondani.

Agakareba.com, Makassar – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melimpahkan perkara Manajer Keuangan PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours) Muh Kasim ke Kejaksaan Negeri Makassar setelah semua berkas perkara dinyatakan lengkap oleh tim jaksa peneliti.

“Setelah tim jaksa peneliti menyatakan perkara sudah lengkap (P-21), maka hari ini kami tahap dua perkaranya karena proses penyidikan sudah rampung,” ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani di Makassar, Senin (20/8/2018).

Ia mengatakan pelimpahan tahap dua yakni penyerahan tersangka dipimpin langsung Kepala Sub-Direktorat (Kasubdit) II Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulsel, Kompol Wirdhanto Hadicaksono dan beberapa penyidik lainnya kepada kejaksaan.

Dicky menyatakan semua syarat formil dan materiil yang diminta oleh tim jaksa peneliti Kejati Sulsel sudah dipenuhi hingga akhirnya kasusnya dinyatakan lengkap.

“Setelah pelimpahan tahap dua selesai, tersangka dan barang buktinya, maka proses selanjutnya sudah berada di tangan kejaksaan sebelum disidangkan di pengadilan,” ucapnya.

Dalam kasus ini, Muh Kasim merupakan salah satu dari empat tersangka kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian atas dana Rp96.601 jamaah Umrah Abu Tours senilai Rp1,8 triliun.

Setelah pelimpahan itu, penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel masih menangani dua perkara tersangka Abu Tours yakni istri Hamzah Mamba, Nur Syariah alias Riah, serta Komisaris Perusahaan Abu Tours Chaeruddin alias Heru.

Satu tersangka lainnya yakni Chief Executive Officer Abu Tour Hamzah Mamba telah terlebih dahulu dilimpahkan perkaranya ke kejaksaan, namun hingga saat ini masih menunggu jadwal persidangan.

Sebelumnya Jumat (23/3/2018) penyidik menetapkan Hamzah Mamba sebagai tersangka karena perusahaannya yang bergerak di bidang travel umrah itu tidak mampu memberangkatkan 86.720 jamaahnya ke Arab Saudi.

Mantan Direktur Sabhara Polda Kepulauan Riau itu mengatakan dalam menangani kasus Abu Tour ini pihaknya berkoordinasi intensif dengan Kemenag Sulsel.

Total kerugian para jemaah umrah yang jumlahnya sebanyak 86.720 orang itu diperkirakan lebih dari Rp1,8 triliun sesuai dengan besaran dana yang masuk dari setiap jamaah.

Atas ketidakmampuan dari pihak Abu Tour dalam memberangkatkan jamaah umrah ini, pihaknya menjerat tersangka dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah jo Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan serta Pasal 45 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dicky menerangkan ancaman hukuman untuk tersangka adalah pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda Rp10 miliar. (mhs)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Agakareba.com menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, serta kerjasama bisnis lainnya.
© Media Agakareba.com termasuk salah satu anggota jaringan Media Agakareba Group (MAG).
Email :
redaksi@agakareba.com
WA Center :
0878-15557788 , 0855-7777888
© Terbit Sejak 16 Maret 2017