Connect with us

Makassar

BPJS TK Gandeng Kejaksaan RI Se-Sulawesi, Maluku, dan Papua

Published

on

Agakareba.com, Makassar – Setelah sebelumnya mengadakan rapat sosialisasi, monitoring dan evaluasi bersama BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan RI di Bandung, Surabaya, Bogor, Medan, Solo, Pekanbaru dan Bali. BPJS Ketenagakerjaan kembali menyelenggarakan kegiatan serupa di Makassar.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) pada bulan April tahun 2016 yang lalu di Hotel Grand Mahakam, Jakarta.

Kerjasama dengan Kejaksaan RI dinilai efektif dalam menegakkan regulasi dan memperluas cakupan perlindungan, seperti yang dilakukan di Bandung, Surabaya, Bogor, Medan, Solo, Pekanbaru dan Bali. Dengan mempererat kerjasama tersebut, diharapkan hasil yang dicapai juga akan optimal di Sulawesi, Maluku dan Papua kedepannya.

Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga (HAL), E. Ilyas Lubis, yang hadir dalam kegiatan sosialisasi, monitoring dan evaluasi di Four Points by Sheraton, Makassar, Senin malam (18/9/2017).

Dia menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi ini sangat penting dilakukan untuk mengukur efektifitas penerapan regulasi dan mengetahui jumlah perusahaan yang patuh terhadap aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap Kejaksaan di Sulawesi, Maluku dan Papua dapat memberikan dukungan penuh dalam penegakan regulasi ini agar semua pekerja mendapatkan hak perlindungan mereka atas jaminan sosial”, kata Ilyas.

Sejalan dengan hal itu, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku, Sudirman Simamora menjelaskan bahwa pemberi kerja wajib memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerjanya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun pada prakteknya masih banyak yang menyimpang dari aturan.

“Kerjasama dengan Kejaksaan ini merupakan salah satu tindakan yang kami lakukan untuk menegakkan regulasi yang ada”, ungkap Sudirman.

Kuswahyudi, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua menambahkan bahwa kerjasama ini nantinya akan mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan lebih optimal, yang artinya perlindungan bagi seluruh pekerja di Indonesia akan segera dapat terwujud.

Sepanjang tahun 2016 hingga Agustus 2017 BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku telah menyerahkan sebanyak 1.605 Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan potensi iuran Rp 28,25 Milyar dan potensi Tenaga Kerja sebanyak 2.162 orang, telah di selesaikan sebanyak 765 SKK dengan realisasi iuran Rp 16,80 Milyar dan 1.025 Tenaga Kerja. Sedangkan di Papua sepanjang tahun 2017 sampai dengan Agustus ini telah di serahkan sebanyak 233 SKK dengan potensi iuran Rp 228,21 Juta dan potensi Tenaga Kerja sebanyak 551 orang, telah di selesaikan sebanyak 25 SKK dengan realisasi iuran Rp 94,10 Juta dan 114 Tenaga Kerja. Adapun SKK diatas terdiri antara lain perusahaan menuggak iuran, Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD) dan Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) program, upah serta tenaga kerja.

Untuk mendukung penegakan regulasi, fitur baru BPJSTK Mobile yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan memberikan kanal pelaporan yang aman dan reliable. Fitur tersebut memungkinkan pengguna aplikasi untuk dapat menginformasikan langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan terkait ketidaksesuaian data upah, status masa aktif tenaga kerja dan perkiraan jumlah karyawan yang sebenarnya.

Ilyas menjelaskan pentingnya tenaga kerja mengetahui hal tersebut karena akan menentukan besaran hak yang akan mereka dapat nantinya.

“BPJSTK Mobile ini akan membantu tugas regulator dalam melakukan penegakan regulasi. Pekerja bisa langsung menginformasikan data yang tidak sesuai dan dijamin kerahasiaannya”, pungkas Ilyas, seperti dikutip dari fajaronline.com. (fo)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Makassar

Bupati Mamuju Berhentikan Tenaga Kontrak Menjadi Caleg

Published

on

Bupati Mamuju, Habsi Wahid.

Agakareba.com, Mamuju – Bupati Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat akan memberhentikan tenaga kontrak dilingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju yang berpolitik dengan menjadi calon anggota legislatif (Caleg) di Pemilu 2019.

“Dengan ini diharapkan kepada Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melaporkan tenaga honorer yang di lingkup Pemkab Mamuju yang menjadi calon legislatif dan berpolitik di Pemilu tahun 2019,” kata Bupati Mamuju, Habsi Wahid di Mamuju, Rabu (19/9/2018).

Ia mengatakan, seluruh OPD untuk melaporkan kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Mamuju paling lambat tanggal 17 September 2018.

“Selanjutnya akan diberhentikan sebagai tenaga kontrak pada lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju bila ditemukan,” katanya.

Menurut dia, kebijakan pemerintah di mamuju berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil.

“Bahwa dalam upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik,” tuturnya.

Menurut dia, tenaga kontrak kerja waktu terbatas merupakan Perangkat Daerah dalam membantu pelaksanaan tugas di Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung program Pemerintah Kabupaten Mamuju.

“Sehingga Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian ( PPK) dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/45/KPTS/1/2018 tentang pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas akan memecat tenaga kontrak yang berpolitik,” katanya. (mfh)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Makassar

Sekprov Minta Inspektorat Gencar Sosialisasikan Lapor SP4N

Published

on

Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Tautoto Tanaranggina.

Agakareba.com, Makassar – Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Tautoto Tanaranggina meminta Inspektorat di provinsi itu gencar menyosialisasikan Layanan Aplikasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Lapor SP4N) kepada masyarakat.

“Sosialisasi ini penting, agar masyarakat tahu bahwa aspirasi, aduan dan keluhan mereka kepada pemerintah bisa dilaporkan melalui aplikasi ini,” kata Tautoto usai membuka pelatihan aplikasi Lapor SP4N di Makassar, Rabu (19/9/2018).

Ia mengatakan hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui ke mana atau bagaimana jika ingin melaporkan masalah terkait pelayanan pemerintah.

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai masalah ini, kata dia, membuat banyak masyarakat masih menggunakan metode unjuk rasa untuk menyampaikan kritik dan keluhannya.

“Unjuk rasa itu terjadi karena saluran komunikasi ini buntu,” imbuhnya.

Sekprov berharap Inspektorat menyosialisasikan cara penggunaan aplikasi tersebut kepada masyarakat melalui media massa.

“Selain itu juga bisa dipasang banner di depan kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga ketika pelayanan di OPD tersebut tidak memuaskan, masyarakat bisa segera melapor,” tuturnya.

Sementara Pelaksana Harian Inspektur Sulsel Abel Rante mengatakan pihaknya melakukan pelatihan mengenai aplikasi ini kepada 52 pegawai penghubung di setiap OPD dan administrator yang akan ditempatkan di Inspektorat Sulsel. “Ini untuk mendukung transparansi dalam menjalankan pemerintahan. Mempermudah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait pelayanan pemerintah,” tambahnya.

Adapun Sistem pelaporan ini disusun oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman RI. Dengan sistem ini masyarakat memiliki beberapa pilihan atau akses untuk menyampaikan keluhan. Mulai dari situs www.lapor.go.id, SMS ke 1708 (tarif normal), mobile apps LAPOR! (Android) dan Twitter @LAPOR1708 dengan menyertakan tagar #lapor. (njp)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Makassar

Pemprov Sulsel Programkan Bentuk Bank Beras

Published

on

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Sudirman Sulaiman.

Agakareba.com, Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, memogramkan membentuk bank beras untuk membantu masyarakat prasejahtera dalam memenuhi kebutuhan beras sehari-hari.

“Tahun ini kita sudah akan memulai tapi efektifnya mungkin tahun depan. Program perencanaannya sudah digodok dan beberapa organisasi perangkat daerah terkait sudah kita jelaskan mengenai programnya,” ujar Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Sudirman Sulaiman di Makassar, Rabu (19/9/2018).

Ia mengatakan, dasar dari program bank beras yang direncanakannya itu karena provinsi Sulsel merupakan penghasil beras terbesar di kawasan timur Indonesia.

Sudirman menyatakan, berdasarkan data, Sulsel dalam setiap tahunnya selalu mampu menghasilkan beras yang lebih dari cukup dan bahkan surplus hingga dua juta ton lebih dalam setahunnya.

“Sulsel ini adalah provinsi penghasil beras dan banyak beras itu dikirim ke beberapa provinsi di luar Sulsel. Makanya, kami merencanakan program bank beras salah satunya agar distribusi beras kepada masyarakat bisa merata di Sulsel,” katanya.

Menurut dia, salah satu alasan pembentukan bank beras ini, selain untuk pendistribusian kepada masyarakat prasejahtera juga sebagai cadangan dalam membantu warga lainnya jika terkena musibah.

“Seperti sekarang ini, ada musibah di Lombok. Mereka butuh segala jenis kebutuhan untuk hidup, salah satunya pangan. Dengan adanya bank beras ini, penyalurannya akan lebih memudahkan kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, bank beras nantinya akan ada di setiap kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan dan dikelola secara profesional oleh beberapa unsur, baik pemerintah maupun pemerhati lainnya.

“Sekarang ini masih digagas dan sedang dimantapkan. Tahun ini sudah bisa kita luncurkan dan ujicobakan dulu sebelum dikelola secara profesional di tahun-tahun selanjutnya,” katanya. (mhs)


Media Zone menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), dan pengiriman Press Release, melalui email : redaksizone@gmail.com, dan redaksi@zone.co.id, atau via wa/SMS : 0878-15557788.

Continue Reading

Trending

Redaksi media Agakareba.com menerima undangan Press Conference, permintaan wawancara eksklusif (atau liputan khusus), publikasi Press Release, dan dukungan Media Partner, serta kerjasama bisnis lainnya.
© Media Agakareba.com termasuk salah satu anggota jaringan Media Agakareba Group (MAG).
Email :
redaksi@agakareba.com
WA Center :
0878-15557788 , 0855-7777888
© Terbit Sejak 16 Maret 2017